Peran Internet Dalam Pilkada Kota Bogor

Demokrasi merupakan sebuah sistem negara yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan yang sama bagi semua rakyat (KBBI). Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan yang menghalangi. Ide dasar demokrasi lahir dengan adanya istilah Trias Politica dimana dalam suatu negara terdapat tiga pembagian kekuasaan yang membatasi individu atau kelompok berkuasa secara absolut, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Mekanisme pemilihan tiga lembaga ini adalah dipilih langsung oleh seluruh rakyat sehingga roda demokrasi pun berjalan sesuai dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban seluruh rakyat. Siapapun bisa memilih dan bisa dipilih artinya siapapun bisa menjadi seorang pemimpin. Itulah mengapa demokrasi dapat dikatakan sebagai sistem yang adil dan merakyat.

Sebagai masyarakat Indonesia, pastinya sudah tidak asing lagi mendengar kata demokrasi sebab sejak sekolah dasar kita sudah mengenal kata tersebut. Ketika melihat atau mendengar kata demokrasi yang terlintas adalah tentang adanya Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Pemilu adalah memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) baik dalam cakupan nasional.

Sementara Pilkada adalah pemilihan pemimpin eksekutif di tingkat daerah setempat (Bupati, Walikota, dan Gubernur). Sementara itu, Pilkada di Kota Bogor baru saja diselenggarakan dua tahun lalu, tepatnya tahun 2018. Sebagai masyarakat yang belum pernah mengikuti Pilkada sebelumnya, tentu saja penulis antusias mengikuti berita mengenai pilkada pada tahun tersebut. Sekaligus pada waktu itu segala informasi yang berkenaan dengan kampanye, pemilihan, orasi sudah dapat di akses melalui internet.

Melihat KPU kota Bogor yang cukup aktif dalam memberi informasi terkait agenda pilkada 2018 lalu juga menjadi hal yang penting bagi pemilih pemula seperti penulis. Bertepatan pada tahun 2018, kebetulan salah satu dari kami (re: Chrisnady) menjabat sebagai ketua umum di paguyuban mahasiswa kota Bogor yang berkuliah di UPN Veteran Jakarta yang bernama Rain City Veteran Jakarta. Pada saat itu, Chrisnady membuat beberapa informasi mengenai agenda pilkada di Kota Bogor dan membuat video kampanye untuk mengajak masyarakat kota Bogor untuk menggunakan hak suaranya.

Menurut KPUD Kota Bogor, melansir dari Berita Satu, jumlah pemilih di Kota Bogor pada tahun 2018 meningkat 12% dari yang sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya pada tahun 2013 tidak diberlakukan hari libur/tanggal merah pada saat hari pemilihan oleh karena itu banyak pemilih yang berhalangan untuk menggunakan hak suaranya. Selain itu, menurut penulis, peran KPU dan para calon pemimpin yang maju pada Pilkada 2018 lalu juga berpengaruh karena sudah aktif menggunakan media sosial sebagai media kampanye dan penyampaian informasi.

Jika melihat tahun 2018 lalu, banyak pemilih baru dari kalangan milenial yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan pesta demokrasi di Kota Bogor tentunya tanpa mengesampingkan kalangan yang lain. Aktif dalam media sosial menjadi kunci sosialisasi visi dan misi pasangan calon agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Selain itu sebagai penyelenggara pesta demokrasi, KPU juga lebih mudah turun ke masyarakat dalam sosialisasi cara pemilihan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasilnya pun sudah dijelaskan diatas bahwa terbukti dengan adanya peran internet khususnya media sosial menambah tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di Kota Bogor.

Tentunya pemahaman demokrasi secara utuh tidak bisa dikategorikan hanya pada persoalan Pemilu maupun Pilkada saja. Namun dikarenakan partisipasi rakyat pada hajat lima tahunan ini sangat besar dan sangat menentukan nasib negeri sehingga siapapun akan selalu membahas perihal pemilihan langsung. Karena prinsip utama demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari tulisan ini dapat dikatakan perkembangan globalisasi semakin maju dan momentum tersebut digunakan untuk sarana penyaluran serta sosialisasi demokrasi oleh para aktor penyelenggara pemilihan langsung yakni KPU untuk mengubah budaya politik di negeri ini khususnya di Kota Bogor yang sebelumnya mungkin masih pasif menjadi lebih aktif dan partisipatif.

Dan bagi aktor utama dalam demokrasi yakni rakyat, dengan adanya media daring dan internet sudah pasti harus lebih selektif dalam mencari calon pemimpin di masa depan yang peduli dengan rakyat serta mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan yang bukan hanya buaian kata orasi melainkan dengan aksi nyata untuk rakyat.

Penulis: Chrisnady Ramadhan (Departemen Pergerakan Sosial/Socmov) dan Esa Palayukan (Departemen Penelitian/Think Tank)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *