Pentingnya Sinergi Dalam Menegakkan HAM.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang telah tertanam di diri kita sejak lahir. Kita dapat hak asasi manusia secara bertahap. Saat lahir, kita dapat hak hidup, mendapat asupan, dan mendapatkan kasih sayang. Seiring waktu, hak tersebut meluas dan mencakup kebebasan berserikat dan mengutarakan pendapat, beragama, kepastian hukum, dan hak-hak lainnya.

Dalam segi hukum, baik di Internasional maupun nasional, kita pun sudah mengakui pentingnya HAM. Misalnya, di Internasional, ada Universal Declaration of Human Right. Di skala nasional, ada UUD dalam pasal 28 A sampai J dan turunan hukumnya. 

Problematika HAM di Kota Bogor

Hukum sangat penting dalam menjaga masyarakat dan pemerintah di bawah suatu koridor tertentu. Suatu pemerintahan punya tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak masyarakatnya terpenuhi. Negara – baik dalam bentuk negara-kota maupun bentuk seperti sekarang ini, dibuat agar masyarakatnya mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak serta bisa hidup dengan baik tanpa tekanan.

Kisah terbentuknya negara-kota Madinah melalui Piagam Madinah adalah contoh bagaimana Negara punya peran yang sangat besar bagi masyarakatnya. Pemerintah menjaga masyarakatnya melalui instrumen hukum untuk menjaga tatanan sosial kemasyarakatan. Lalu, bagaimana dinamika HAM di Kota Bogor? 

Setiap pemerintahan memang akan selalu ada kasus-kasus pelanggaran HAM, entah dilakukan oleh pemerintahnya sendiri maupun masyarakat. Contoh, temuan Komnas HAM pada tahun 2016 lalu menemukan ada beberapa produk hukum diskriminatif di Kota Bogor. Hal itu berarti, kesadaran HAM di level pemerintah masih perlu ditingkatkan dan Pemerintahan saat ini punya upaya untuk menyelesaikannya. 

Kalau kita tarik ke level masyarakat, kiranya ini yang agak sulit. Beberapa contoh kasus menunjukkan kalau masyarakat masih belum sadar akan HAM. Misalnya, pada tahun 2019 lalu, siswi SMK dibunuh di dekat indekos di Jalan Riau oleh orang tak dikenal. Melihat dari sisi HAM, siswi SMK pun dilanggar hak paling fundamental, yakni hak untuk hidup. Tapi, disini pemerintah masuk ke masyarakat. Pemerintah telah memberikan hak lainnya untuk siswi SMK jni, yakni hak kepastian hukum. Baik mereka hidup atau meninggal, hak mendapatkan hukum wajib diberikan. Penegakkan hukum perlu dilakukan agar terciptanya tatanan yang adil. 

Ada lagi kasus GKI Yasmin dan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Jika kita lihat dari sisi HAM, ditutupnya GKI ini tahun 2008 lalu, menunjukkan kalau hak asasi umat Kristiani dilanggar. Mereka tidak mendapat kebebasan untuk menyelenggarakan peribadatan. Dengan alasan IMB, pemerintah menyegel bangunan tersebut. Ditambah lagi, umat Kristiani juga mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat muslim. Misalnya cerita dari Edo, seorang pemeluk agama Kristen, yang ketika masih SD telah merasakan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Ketika berumur 13 tahun, dia pernah didorong oleh kerumunan massa ketika sedang merayakan Natal di gerejanya.

Perlunya Sinergi

Berkaca dari kasus ini, antara pemerintah dan masyarakat sebenarnya punya hubungan simbiosis mutualisme dalam penegakkan HAM. Pemerintah menyediakan kepastian hukum melalui produk hukum dan penegakkan hukum. Sedangkan, masyarakat punya peran untuk mengawasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak-hak asasi manusia. Keduanya saling menjaga untuk memastikan masyarakat hidup saling menghormati dan menghargai kepada sesama serta saling membantu. 

Jika ada masyarakat yang melanggar HAM, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menegakkan hukum dan tugas masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah bisa membantu masyarakat dengan menggerakkan jajaran birokrat di semua level, mulai dari camat, lurah, RT, dan RW. Sehingga, kesadaran masyarakat juga meningkat dan bisa memperbaiki cara hidup kolektifnya. Apabila yang sebaliknya terjadi, masyarakat punya peran yang signifikan melalui penggunaan hak kebebasan berserikat dan berpendapat. Kedua hak itu sudah dijamin oleh Undang-undang. Apalagi, karena Indonesia adalah ne, sudah sepatutnya semua pihak patuh terhadap hukum. Semua setara di depan hukum. 

Dengan kata lain, upaya penegakan HAM di kota Bogor harus dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah kota. Dengan bergotong royong dan menjalankan perannya masing-masing, penegakan HAM bisa dilakukan dengan baik. Dengan begitu, akan tercipta sebuah tata kelola masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling bergantung terhadap satu sama lain. Menurut penulis, Itulah salah satu indikator kesuksesan dalam pembangunan manusia. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *