Pancasila dan Masalah Toleransi di Kota Bogor

Setiap tanggal 1 Oktober, masyarakat Indonesia biasa mengenang sebuah hari bersejarah yang dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ada banyak cerita sedih dan haru dibalik hari tersebut. Indonesia kehilangan banyak orang penting dan hebat dalam peristiwa ini.

Akan tetapi, hanya mengenang kisah tragis di balik peristiwa ini tidak akan membawa dampak positif bagi bangsa ini. Dalam pelaksanaannya, peringatan hari kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan menonton kembali tayangan film mengenai peristiwa berdarah ini.

Selain hal tersebut, memaknai hari kesaktian Pancasila bisa dilakukan dengan cara lain. Salah satunya adalah dengan memaknai dengan benar apa nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara yang telah disusun oleh para pendiri bangsa ini.

Hal ini dilakukan agar dasar negara tidak hanya sekedar dihafal, akan tetapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lima sila yang harus dimaknai seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar cita-cita para pendiri bangsa bisa terwujud.

Salah satu sila penting yang merupakan kunci dari keberlangsungan bangsa ini adalah sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia”. Indonesia yang memiliki masyarakat dari berbagai macam suku, ras dan agama memerlukan sebuah rasa persatuan yang kuat agar terhindar dari perpecahan.

Sila ini ada disebabkan oleh perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku, ras, budaya, agama yang menyingkirkan semua kepentingan kelompok mereka demi kepentingan bangsa Indonesia pada saat itu yakni memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tantangan yang harus dihadapi dalam mengamalkan sila ke-3 ini adalah sikap intoleran yang bisa saja muncul di tengah masyarakat yang beragam. Pada tahun 2015, Kota Bogor pernah mendapatkan predikat sebagai kota yang intoleran. Hal ini menyebabkan potensi konflik lokal yang terjadi di kota ini juga semakin besar. Dengan adanya permasalahan ini membuat Pemkot harus berfikir untuk menyelesaikan masalah ini.

Salah satu cara yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan berbenah melakukan perbaikan kebijakan, memperkuat toleransi, dan manajemen sosial yang kondusif bagi toleransi. Selain itu, pemerintah kota juga membuka peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berfungsi menjalankan peran pengkajian dan rekomendasi, mediasi, resolusi konflik.

Masalah intoleransi di Indonesia banyak berputar pada masalah agama. Ada banyak sekali isu agama yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah bangsa ini. Hal ini lah yang harus menjadi fokus bersama dan seluruh lapisan masyarakat harus bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah intoleransi ini. Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika perlu ditanamkan di masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor sudah memasukan permasalahan kerukunan dan toleransi ini ke dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) Pemerintahan Kota Bogor 2019-2024.

Salah satu alasannya adalah adanya data Potensi Desa/Kelurahan (Podes) dari BPS Jawa Barat pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kota Bogor adalah kota yang majemuk. Hal ini membuktikan bahwa kota ini dihuni beragam etnis dan agama, tidak ada kelurahan yang homogen.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap FKUB adalah salah satu bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Bogor dalam menjaga toleransi dan perdamaian di wilayah Kota Bogor. Hal ini sesuai dengan Visi kota Bogor dalam RPJPD 2005-2025 sebagai “Kota Jasa Yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah”.

Untuk mendukung hal ini, perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan pemerintahan. Terwujudnya masyarakat yang toleran tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab para pejabat saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya Bogor sebagai salah satu dari 10 kota dengan toleransi tertinggi pada tahun 2019. Peningkatan yang sangat pesat ini membuktikan bahawa pemerintah Kota Bogor serius dalam menyelesaikan permasalahan intoleran di kota ini. Peran aktif masyarakat tentu saja juga menjadi faktor penentu berhasilnya program yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada saat ini sudah banyak organisasi lokal yang ikut berkontribusi menanamkan nilai toleransi. Beberapa organisasi tersebut diantaranya ada Aliansi Nasional Gerakan Toleransi (Anas Getol) yang diprakarsai oleh para pemuda. Selain itu ada ICDW (Indonesia Center for Deradicalization and Wisdom), serta Badan Sosial Lintas Agama (Basolia).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *