Taman Sempur, Kota Bogor. Sumber: www.okezone.com

Melirik Investasi Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor

Oleh: Reynaldi Ramadhani (Chairman ENERGI Bogor) | Editor: Chairul Fajar

Sudah 537 tahun Kota Bogor berdiri. Berbagai rintangan telah dilewati, dari era kerajaan, kolonial, hingga era-pergerakan membentuk kultur dan peradaban kota ini. Status sebagai kota penyangga Ibu Kota secara tidak langsung menjadikannya pusat keramaian alternatif bagi kaum urban ibukota. Ini diperkuat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa setidaknya ada 320 juta penumpang KRL Commuter Line Jabodetabek sejak 2006 – 2018. Pertambahan hampir 200 juta orang pengguna yang juga melintasi Kota Bogor menunjukkan betapa pesatnya arus perubahan yang juga berpotensi pada arus pergerakan ekonomi.

Salah satu hal baik dari Kota Bogor adalah masih terjaganya kota Bogor dari derasnya gempuran komersialisasi dan investasi berbagai sektor industri. Hal ini juga dipandang menjadi salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Ini karena sektor industri utama yang menjadi porsi kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak 2016 adalah kepariwisataan dan jasa.

Banyak sektor seperti informatika, keuangan dan asuransi, dan jasa perusahaan yang masih belum termaksimalkan. Padahal ketiga sektor tersebut merupakan sektor penyumbang pasokan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Ini tentu memunculkan pertanyaan apakah Kota Bogor harus berganti identitas menuju kota metropolitan? Apakah siap ‘diserbu’ arus investasi dari luar untuk lebih memajukan perekonomian Kota Hujan?

Potensi terbesar setiap daerah termasuk Kota Bogor adalah sumber daya manusia. Inilah paradoks bagi pembangunan di perkotaan. Pembangunan butuh modal, untuk mendapat modal dibutuhkan investasi, dan dari investasi akan gencar komersialisasi mengundang masuknya industri besar yang berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis sektor kecil dan menengah. Oleh karenanya optimalisasi potensi sumber daya manusia harus diberikan perhatian serius untuk diberlakukan dalam rangka meningkatkan daya saing penduduk Kota Bogor dalam menghadapi persaingan di tengah gencarnya ekspansi industri dan korporasi besar.

Dalam perubahan terdapat harga yang harus dibayar. Kesejahteraan warga Kota Bogor masih harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bogor dari seluruh program yang berjalan. Meski menurut BPS sejak 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor terus meningkat dan terakhir berada di  angka 76,23 tidak serta merta membuat semua pihak bisa langsung berpuas diri.

Jika kita boleh membuat komparasi, data BPS menyatakan Kota Yogyakarta memperoleh IPM tertinggi di Indonesia dengan skor 85,49. Namun apabila merujuk pada standar nasional, tentu masih banyak yang perlu ditingkatkan dari IPM Kota Bogor sebab standar tersebut tidak mengenal perbedaan karakteristik yang tidak dapat disamaratakan satu kota dengan lainnya.

Salah satu langkah nyata untuk meningkatkan IPM adalah dengan memperluas keterlibatan warga Kota Bogor dalam memajukan perekonomian kotanya melalui program pemerintah. Contohnya, regulasi yang mengharuskan warga Kota Bogor tidak lagi menggunakan plastik dalam kegiatan bisnis maupun perbelanjaan. Regulasi itu tentu akan mendorong penggunaan produk pengganti seperti totebag dari bahan daur ulang dapat menjadi peluang partisipasi warga. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dapat menyetorkan sampah sebagai bahan baku pembuatan totebag yang oleh pengrajin untuk dipasarkan guna menjaga roda perekonomian bagi banyak orang utamanya masyarakat ekonomi lemah.

Jika saja Kota Bogor dapat memberikan kelas-kursus kepada warganya dari golongan yang membutuhkan sejalan dengan perumpamaan regulasi di paragraf sebelumnya, maka dapat dikatakan regulasi tersebut telah membangun kota dengan tetap memperhatikan lingkungan, pendapatan yang masuk ke Pemerintah Kota Bogor akan meningkat dengan munculnya pembeli tetap dari totebag tersebut yang diproduksi pengrajin dari golongan masyarakat ekonomi lemah yang memperoleh bahan baku dari pengelola TPS yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor. Menarik bukan?

Ini merupakan salah satu dari sekian usulan atas program kerja pemerintah yang dapat menguntungkan berbagai pihak. Usul tersebut diyakini mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat menjadi indikator berhasil atau tidaknya pemerintah kota dalam memaksimalkan pembangunan manusianya.

Harapannya, Pemerintah Kota Bogor dapat memperhatikan kembali mengenai pembangunan manusia, agar tidak hanya berfokus pada infrastruktur semata. Memang salah satu cara termudah agar pembangunan dapat dilihat berjalan adalah dengan revitalisasi taman, pembenahan pedestrian, membuat flyover dan berbagai program lainnya. Namun jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun menjadi bangunan dan sarana prasarana yang ‘mati’ tanpa terdapat peranan dan program yang melibatkan warga di sana.

Penulis sangat mengapresiasi gerakan berolahraga di Kota Bogor sebagai upaya baik yang didukung tagline “Bogor Berlari” di periode kedua pemerintahan Bima Arya ini. Tetapi jika kita menilik kembali lima program utama pemerintah Bogor sekarang (Revitalisasi Suryakencana, pembenahan Sungai Ciliwung, pembuatan flyover, pembenahan moda transportasi umum dan pengelolaan daerah sekitar Stasiun Bogor) kita dapat melihat program dengan pembangunan manusia dengan porsian yang tidak banyak.

Dengan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025, penulis sangat berharap pemerintah Kota Bogor dapat lebih melibatkan peranan warganya di berbagai sektor vital sebab sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pembangunan sebuah kota, terlebih bagi Bogor, dan kondisinya di masa mendatang guna menggenjot angka IPM di Kota Bogor ke arah lebih baik sekaligus menstimulasi perekonomian warganya.

*Sumber gambar: www.okezone.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *