KAJIAN OMNIBUS LAW ENERGI BOGOR

NOProKontra
1Memudahkan investasi untuk segala jenis usaha (termasuk UMKM) dari segi birokrasi dan efektivitas perencanaanEksploitasi Tenaga Kerja (Perlakuan tidak adil antara pekerja kontrak dan kartap)
2Memanfaatkan situasi kompetisi global(AS-CHINA) di kawasan untuk menarik arus modal masuk semaksimal mungkin dari perusahaan yang relokasi dari ChinaKualitas hidup dan pekerjaan yang layak akan semakin tergerus terlebih saat ini Indonesia tidak memiliki skema jaminan sosial yang baik.
3Memperbaiki situasi pasar yang tengah ‘lesu’ sekaligus mengatasi pengangguran terdampak pandemi COVID-19 (memperbanyak pekerjaan kontrak jangka pendek)Potensi Eksploitasi Lingkungan yang masif dan melanggengkan kekuasaan korporasi
4Memberikan kepastian hukum dan feaseability bagi investor luar negeriLebih mengedepankan pengusaha dan investor
5Mendorong masyarakat untuk menciptakan usaha melalui kemudahan persyaratan pendirian badan usahaMemperburuk perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan (cuti haid dan melahirkan)
   

ARTIKEL KAJIAN OMNIBUS LAW ENERGI BOGOR

Pemerintah dan DPR setuju untuk mengesahkan RUU Omnibus Law. Suatu undang-undang yang menjadi kontroversi sekaligus polemik yang menghasilkan demo besar-besaran pada rentang waktu 6-8 Oktober 2020 di banyak daerah. Catatan yang menjadi kekhawatiran bagi sebagia besar orang adalah ketenagakerjaan. Hal ini wajar karena sebagian besar dari kita adalah seorang pekerja. Kami dari ENERGI Bogor akan coba membahasnya.

Ada beberapa pro dan kontra dari RUU sapu jagad ini. Dari sudut pandang pendukung, ada tiga keuntungan dari implementasi RUU ini. Pertama adalah memudahkan masuknya investasi asing ke Indonesia. Pemangkasan perizinan diklaim akan menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Kedua adalah, untuk mengatasi pergolakan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Indonesia juga berusaha memanfaatkan persaingan politik dunia antara Amerika Serikat dan Cina. Indonesia ingin menciptakan iklim yang kondusif untuk memanfaatkan perusahaan yang ingin merelokasi tempat beroperasi mereka di negara Cina. Sehingga, untuk menarik minat sebanyak mungkin, RUU CIPTAKER dirasa urgent agar perekonomian Indonesia dan daya saing meningkat.

Sedangkan dari sisi kontra, penekanannya sangat deras dari sisi pekerja. Menurut banyak pihak, RUU ini akan mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Ada potensi pelanggaran HAM disana, keadilan gender, sampai eksploitasi pegawai. Dari sisi lingkungan, eksploitasi akan semakin terus terjadi sehingga potensi degradasi lingkungan terus membesar. Belum lagi, kalau melihat dari alasan pemerintah, RUU ini lebih condong mendukung kepentingan pengusaha dan investor.

Kami dari ENERGI Bogor akan fokus ke dua topik pembahasan, yakni Ketenagakerjaan dan Lingkungan. Berikut beberapa penemuan kami

  1. Ketenagakerjaan
PasalUU KetenagakerjaanOmnibus Law
Pasal 59Skala waktu PKWT maksimal tiga tahunTidak ada batas maksimal
Pasal 61Tidak ada pembayaran kompensasi kepada PKWT.Menambahkan pasal 61A yang berbunyi, yakni adanya kompensasi jika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir.
Pasal 88Jenis upah ada 11 jenis   Upah berdasarkan pertumbuhan ekonomiDihapuskan beberapa jenis upah sehingga menjadi 7 jenis: pembayaran pesangon, hak waktu istirahat, perhitungan penghasilan, dan tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.   Ada penambahan kata produktivitas menggantikan jnflasi.  
Pasal 151 ayat 2Ada perlindungan terhadap buruh terbukti dengan pelibatan serikat buruh untuk PHK. Dibuktikan dengan penekanan pada diksi “merundingkan”Perlindungan buruh melalui serikat pekerja dihilangkan. Penekanannya terletak pada diksi “memberitahukan” kepada serikat buruh
Pasal 152Mekanisme PHK melalui pihak ketiga, yakni lembaga penyelesaian hubungan industrial.Tidak melalui pihak ketiga. (Pasal ini dihapuskan).
Pasal 155Ayat 1 yang mengatakan PHK tanpa penetapan batal demi hukum   Ayat 2 mengatakan selama masa peninjauan, buruh/pengusaha tetap melaksanakan hak dan kewajibannya.   Dalam proses peninjauan PHK, buruh tetap mendapatkan gaji ketika di skors oleh pengusaha (ayat 3)Bunyi pasal ini (ayat 2 dan ayat 3) dipindahkan ke pasal 157A.   Karena pengusaha bisa memecat karyawan tanpa proses perundingan, maka ayat 1 ini dihilangkan.
Pasal 156 ayat 4Uang penggantian hak berupa ongkos pengobatan dan perumahan serta perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan dibayarkan jika memenuhi syarat.Tidak lagi dibayarkan
Pasal 162Mengatur tentang pengunduran diri atas kemauan sendiri. Dalam pasal 162 ayat 2 berbunyi: Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Dihapuskan
Pasal 169Mengatur tentang pengunduran diri buruh beserta hak-hak yang harus diberikan.Pasal 169 ayat 1 dipindahkan ke pasal 154A ayat 1 nomor G   Ayat 2 dan ayat 3 dihilangkan.
   
   
  • Dalam pasal 59, skala waktu untuk pekerjaan waktu tertentu dihapuskan (paling lama tiga tahun). Waktu tidak terlalu lama memiliki interpretasi yang relatif sehingga memungkinkan pekerjaan waktu tertentu berjalan lama > 3 tahun.
  • Pasal 61 dalam RUU Ciptaker menambahkan ayat A yang mengatakan jika pekerjaan berakhir (satuan waktu atau kerja) buruh berhak dapat kompensasi yang akan diatur dalam PP.
  • Ada satu pasal yang missreading, yakni pasal 79 ayat 2. Wajar apabila satu hari libur dalam enam hari kerja.
  • 1. Pasal 88 dihapuskan jenis upah: pembayaran pesangon, hak waktu istirahat, perhitungan penghasilan, dan tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

2. Ada korelasi antara pasal 88 ayat 4 dan 88C ayat 3 terkait upah minimum. Keduanya sama sama menetapkan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi namun dalam pasal di RUU Ciptaker tidak disebutkan kalau upah juga berdasarkan produktivitas. Kalaupun inflasi bisa disebut produktivitas, pengertiannya sangat subtil dan membingungkan

  • Ada perubahan diksi dan kalimat dalam pasal 151 ayat 2. Pada UU sebelumnya, maksud dan alasan PHK dirundingkan oleh pekerja/Serikat buruh. Pada RUU Ciptaker, pengusaha tidak diwajibkan untuk merundingkan tetapi langsung memberitahukan kepada serikat pekerja/buruh. Hal ini berarti tidak ada kesempatan untuk meyakinkan untuk dipertahankan.
  • Pasal 152 yang mengatur tentang mekanisme pemutusan hubungan kerja melalui lembaga penyelesaian hubungan kerja industrial dihapus di RUU CIPTAKER.
  • Pasal 169 ayat 1 dalam RUU Ciptaker dipindahkan ke pasal 154A RUU Ciptaker.
  • Perbedaan diksi antara penetapan dan pemberitahuan menyiratkan bahwa diksi yang pertama melibatkan pihak ketiga sebagai penilai dan penentu keputusan. Sedangkan diksi terakhir memiliki arti bahwa pihak ketiga tidak terlibat karena wewenangnya tidak ada dalam UU.
  • Pasal 155 dihapuskan dalam RUU Ciptaker. Pasal ini mengatur tentang bagaimana saat keputusan pengusaha ditinjau oleh lembaga. Pada ayat 3 di UU sebelumnya dimana pengusaha diwajibkan membayar upah jika pegawai di skors sampai ada keputusan itu dihapuskan dalam RUU Ciptaker
  • Terdapat perubahan dalam pasal 156 ayat 4 tentang uang penggantian hak dimana ongkos pengobatan dan perumahan tidak lagi dibayarkan.
  • Pasal 162 dihapuskan dimana mengatur tentang pengunduran diri atas kemauan sendiri. Dalam pasal 162 ayat 2 terdapat hak buruh yakni mendapatkan uang pisah dan penggantian hak.
  • Pasal 169 dalam RUU Ciptaker dihapuskan. 
  • Dalam ayat 2, pegawai berhak mendapatkan pesangon dua kali jumlah yang ditetapkan; dan
  • ayat tiga dimana pengusaha berhak memecat pegawai dan tidak memberikan pesangon.

Di satu sisi, penghapusan ayat tiga ini melindungi buruh karena meskipun pengusaha tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran, buruh tidak dipecat. Tapi itu dengan catatan jika ayat ini masih berlaku. Ayat ini dihapuskan berarti pegawai rentan terhadap perlakuan tidak adil dari pengusaha sehingga rentan di eksploitasi.

Kesimpulan:

  • Terdapat efisiensi pasal terutama yang mengatur PHK.
  • Diksi penetapan dan pemberitahuan memiliki dampak besar. Tidak ada pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa tersebut sehingga pengusaha bisa memecat tanpa melalui lembaga.
  • Bila masyarakat bingung soal RUU ini, hal tersebut wajar karena ada beberapa pasal penting yang dipindahnomorkan.
  • Buruh semengalami kerugian dalam hal uang pesangon (25 bulan); tidak diberikannya uang pisah dan penggantian hak jika mengundurkan diri; dan jika dianiaya sesuai pasal 154A huruf G tidak mendapatkan kompensasi sesuai UU sebelumnya.

Dampaknya Terhadap Kota Bogor

Pada pandemi ini, PHK menjadi ancaman ekonomi terbesar. Saat ini, sebanyak 42 persen warga kena PHK. Angka ini cukup besar mengingat situasi saat ini. Masyarakat harus berjibaku mempertahankan kehidupan ekonomi mereka.

Keberadaan UU Ciptaker sebenarnya punya dampak baik, yakni akan banyak pekerjaan kontrak. Sirkulasi pekerjaan akan terus berputar dimana masyarakat bisa mendapatkan peluang yang kurang lebih sama.

Akan tetapi, dalam RUU CIPTAKER ini, sirkulasi pekerjaan harus dibayar cukup mahal. Dalam UU No. 13 Tahun 2004, pekerjaan kontrak (PKWT) dibatasi maksimal tiga tahun. Dalam RUU CIPTAKER, batas tersebut dihilangkan. Implikasinya ada dua: tidak jelas berapa lama karyawan berstatus kontrak; kemudian outsourcing semakin kencang.

Selain itu perlindungan terhadap pegawai juga turut berkurang. Pada pasal 152 UU sebelumnya, ada mekanisme pemutusan hubungan kerja melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial. Pengusaha memecat karyawannya harus mendapatkan persetujuan. Dalam RUU CIPTAKER, pasal ini dihilangkan. Yang berarti ada dua dampaknya: buruh tidak terlindungi; pengusaha bisa memecat buruh tanpa melalui proses yang panjang.

Kompensasi berupa uang pesangon menjadi berkurang jadi 25 bulan dan juga jika buruh terbukti dianiaya sesuai pasal 154A tidak lagi mendapatkan kompensasi. Ini agak merugikan buruh dalam beberapa artian.

Ada dampak baik sebenarnya dari berkurangnya uang pesangon. Masyarakat dituntut untuk lebih cerdas secara finansial. Tapi, bilamana masyarakat hanya menggantungkan hidup dari gaji bulanan, berkurangnya pesangon akan menyulitkan pekerja di masa tua nanti.

Sedangkan mengenai penghilangan kompensasi karena terbukti dianiaya atau semacamnya, persepsi yang muncul adalah penegakan HAM buruk karena tidak ada ganti rugi karena terbukti melakukan tindakan yang membuat buruh mengajukan pengunduran diri. Karena bisa saja buruh telah berkontribusi maksimal tapi karena perlakuan tidak adil, dia menjadi tidak semangat merasa terhina.

Implikasinya diatas akan berpengaruh terhadap seluruh pekerja di seluruh kota, tak terkecuali kota Bogor. Saat ini memang cukup banyak PHK. Jika RUU diberlakukan, memang kesempatan kerja semakin luas, tapi masyarakat akan terus berpikiran jangka pendek dan individualis (bagaimana dapat pekerjaan selanjutnya dan bertahan di kantor agar diperpanjang kontraknya).

  1. Izin Lingkungan

Persoalan lingkungan memang menjadi pembahasan tersendiri terutama soal izin. Kami memiliki catatan soal ini:

PasalUU No. 32 Tahun 2009Omnibus Law
Pasal 25Definisi masyarakat terdiri dari tiga: yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, danyang terpengaruh atas segala keputusan.Menyempitkan definisi masyarakat menjadi yang terdampak langsung.
Pasal 29-31Termuat soal komisi penilaian AMDAL mulai keanggotaan, tugas, dan wewenang.  Dihapuskan
Pasal 36Tercantum kewajiban memiliki izin lingkunganDihapuskan
Pasal 38Pasal ini mengatur penyelesaian izin lingkungan melalui PTUNDihapuskan
Pasal 40Dalam pasal ini, kalimat “jika usaha berubah wajib memperbarui izin” dihilangkanDihapuskan
Pasal 34Terdiri dari dua ayat. Pada ayat ke-2, Gubernur atau walikota menetapkan jenis usaha yang wajib dilengkapi UKL-UPL.Pada pasal 34 ayat 4, peran gubernur atau walikota digantikan oleh pemerintah pusat.
Pasal 76Mencatat tentang mekanisme sanksi administratif: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.Dipindahkan ke pasal 82C ayat 1
Pasal 82Dijelaskan soal wewenang gubernur atau walikota dalam memaksa pengusaha untuk memulihkan lingkunganWewenang tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat.
Pasal 93Pada pasal 93 ayat 1 berbunyi setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila pengusaha tidak memiliki dokumen AMDAL dan sesuai peraturan iniDihapuskan
   
   
   
   
  
  • Pasal 25 RUU Ciptaker

Ada penekanan bahwa pembuatan AMDAL harus melibatkan masyarakat langsung yang terdampak. Ini sebenarnya penyempitan definisi karena pada UU sebelumnya, tidak hanya masyarakat yang terdampak melainkan juga pemerhati lingkungan.

  • Pasal 29-31 RUU Ciptaker

Dalam pasal-pasal ini pada UU sebelumnya termuat soal komisi penilaian AMDAL mulai keanggotaan, tugas, dan wewenang. Pada RUU Ciptaker, ketiga pasal ini dihapuskan. Ada dua implikasi dihapuskannya pasal diatas: Tidak ada lagi komisi penilai AMDAL yang menilai lagi dokumennya. Dengan kata lain, ada dua kesimpulan: entah akan diatur lagi oleh PP atau dokumen AMDAL hanya sebagai syarat administratif bukan vital.

  • Pasal 34 dan 82 RUU CIPTAKER

Ada degradasi peran pemda disini dimana mulai dari menetapkan jenis usaha yang diwajibkan ada UKL-UPL dan wewenang pemaksaan kepada. pengusaha untuk memulihkan lingkungan diambil alih oleh pemerintah pusat.

  • Pasal 36 RUU Ciptaker

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ada kewajiban untuk memiliki AMDAL. Di Omnibus law, pasal ini dihilangkan. Penghilangan pasal ini seakan meruntuhkan semua yang diatur dalam RUU Ciptaker ini. AMDAL menjadi alat pengendali bagi pemerintah untuk mengizinkan perusahaan untuk beroperasi. Jika ini dihilangkan, maka AMDAL tidak lagi menjadi kewajiban, hanya sebuah prosedural yang tidak penting untuk dipenuhi.

  • Pasal 38 RUU Ciptaker

Pasal ini dihilangkan. Dalam UU sebelumnya, pasal ini mengatur bahwa AMDAL bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan dianggap sebagai pihak ketiga dalam permasalahn ini. Imbas dari penghapusan pasal ini adalah bahwa urusan AMDAL menjadi permasalahan antara pemerintah dan pengusaha. Ini bisa melanggengkan praktek korupsi.

  • Pasal 40 RUU Ciptaker

Dalam pasal ini, kalimat “jika usaha berubah wajib memperbarui izin” dihilangkan. Hal ini berarti bahwa jika satu perusahaan merubah bentuk usahanya, AMDAL yang sebelumnya masih berlaku. Padahal, kita tidak tahu seperti apa perubahan usahanya ini, mulai dari sektornya apa, proses produksinya bagaimana, dan sebagainya. Sehingga, kasus pencemaran ataupun degradasi lingkungan bisa marak terjadi karena AMDAL yang berlaku mungkin tidak memasukkan indikator terkait.

  • Pasal 82 RUU Ciptaker

Pasal 82 (Dalam RUU CIPTAKER dihapuskan) Dalam UU sebelumnya, gubernur atau walikota punya wewenang untuk memaksa pengusaha memulihkan lingkungan. Namun, di RUU CIPTAKER, wewenang tersebut dialihkan ke pemerintah pusat.

  • Pasal 93 RUU CIPTAKER (Dihapuskan)

Peran masyarakat sebagai watchdog bagi perusahaan yang tidak memiliki dokumen AMDAL hilang karena pada UU sebelumnya setiap orang berhak mengajukan kasus tersebut ke PTUN.

Kesimpulan:

  1. AMDAL hanya sebagai syarat administratif bukan vital.
  2. Pergantian diksi izin lingkungan ke perizinan berusaha.
  3. Hilangnya sebagian wewenang Pemda dalam mengawal izin lingkungan. Perannya lebih condong sebagai pengawas.

Dampaknya Terhadap Bogor

Terdapat penyempitan definisi masyarakat. Pada UU sebelumnya terdapat tiga kelompok masyarakat. Dalam RUU CIPTAKER, hanya ada satu golongan masyarakat, yakni yang terdampak langsung. Selain itu, masyarakat juga berkurang perannya sebagai watchdog. Dengan begitu, peran masyarakat diminimalisir. Hal ini dibuktikan dengan penghapusan pasal 93. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang berhak mengajukan kasus ke PTUN jika perusahaan tidak dilengkapi dokumen AMDAL. 

Selain pasal-pasal diatas, izin lingkungan di RUU CIPTAKER ini mengurangi wewenang pemerintah daerah. Misalnya, pada pasal 82 dimana pemda punya wewenang untuk memaksa pengusaha dalam hal pemulihan lingkungan, kini dialihkan ke pemerintah pusat Padahal, pemerintah daerah berhak untuk mengawasi kegiatan pembangunan serta pengeluaran izin sesuai otonomi daerahnya. Dalam RUU Ciptaker, pemerintah daerah hanya dilibatkan sebatas tim kajian dan pengawasan. Selain itu wewenang pemda dalam menentukan jenis usaha yang wajib mempunyai UKL-UPL diambil alih oleh Pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun menjadi superbody dengan izin yang langsung mengarah pada pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. 

Di Kota Bogor, ada beberapa kasus soal penyelewengan pembangunan. Pada tahun 2018 lalu, pemkot kecolongan karena Transmart berniat membangun dua carrefour di Bogor Barat dan Tajur. Pada waktu itu, Transmart belum mengantungi IMB dan proses konstruksinya menimbulkan kemacetan. 

Awal tahun ini, mahasiswa berdemo meminta evaluasi pembangunan Mal Boxies yang membuat lalu lintas menjadi macet. Bima Arya kemudian menginstruksikan untuk mengkaji AMDAL lalin lebih dalam lagi. 

Dua kasus ini menunjukkan bahwa meski AMDAL sekalipun diberlakukan, masih terdapat pelanggaran. Kemudian, jika AMDAL hanya menjadi syarat administratif bukan vital, kemungkinan banyak pelanggaran atau AMDAL yang jelek kajiannya semakin besar.

Dua contoh kasus diatas menjadi cerminan akan peran penting pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkot Bogor Bima Arya mengkritik RUU CIPTAKER ini karena mengurangi fungsi dan wewenang Pemda. Padahal, Pemda sebagai garda terdepan dalam pengawasan pembangunan yang berdaya guna dan tetap memperhatikan lingkungan. 

Diatas itu semua, semangat RUU CIPTAKER bertolak belakang dengan visi kota Bogor sebagai green city. Green city membutuhkan pelibatan langsung pemkot. Terlebih, semangat untuk membuat green city itu sesuai dengan SDG’s 2030.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *